Alasan Mengapa Desentralisasi Pendidikan Adalah Kebijakan Yang Tepat Diterapkan Di Indonesia

Pelaksanaan proses pendidikan di Indonesia saat ini berlangsung baik yang dijalankan dengan sistem kebijakan dan peraturan yang terus diupdate sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan dan aturan yang mengatur pelaksanaan pendidikan disusun dan diterbitkan oleh pemerintah.

Pada mulanya, sistem pendidikan di Indonesia mengacu pada konsep sentralisasi pendidikan dimana semua kebijakan dan aturan penyelenggaraan pendidikan adalah wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya bertugas melaksanakan dan memastikan pendidikan dilaksanakan sesuai aturan serta tidak memiliki wewenang dalam membuat peraturan. Namun sejak adanya otonomi daerah, sistem pengaturan pelaksanaan pendidikan juga diserahkan kepada masing-masing daerah otonom atau dikenal dengan desentralisasi pendidikan.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah saat ini memiliki wewenang dalam membuat aturan pelaksanaan pendidikan untuk daerahnya masing-masing yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, tentunya juga berdasarkan Undang-Undang dan kebijakan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi dan potensi masing-masing, dengan sistem ini pemerintah daerah dapat dengan mudah melaksanakan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Disebutkan dalam buku Dr. Muhammad Ali, M.Si (2017: 31) bahwa sistem desentralisasi pendidikan adalah kebijakan yang tepat diterapkan di Indonesia, alasannya adalah:

1. Kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah
3. Redistribusi kekuatan politik
4. Peningkatan kualitas pendidikan
5. Peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga

Mengingat perbedaan wilayah satu dengan daerah lain di Indonesia yang masih signifikan, maka konsep sentralisasi pendidikan kurang tepat. Sentralisasi pendidikan pada dasarnya sama juga dengan menyamaratakan antara daerah satu dengan yang lain, jika diterapkan di Indonesia maka jalannya pendidikan akan sangat terhambat karena ada daerah yang tentunya tidak dapat mengikuti dan tertinggal karena kurangnya fasilitas dan pembangunan terutama dalam sektor pendidikan.

Sistem desentralisasi pendidikan ini sangat memudahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan dan menjaga agar mutu pendidikan didaerah masing-masing dapat terus meningkat. Penerapannya sekarang ini mudah kita temui, misalnya saja dalam urusan penerimaan siswa baru untuk SD dan SMP di Jawa Tengah, masing-masing kota dan kabupaten memiliki sistem terpisah dengan kebijakan masing-masing.

Desentralisasi pendidikan juga mampu meningkatkan daya kompetitif antar daerah dimana masing-masing daerah akan melaksanakan pendidikan sebaik mungkin agar dapat bersaing dengan daerah lain. Hal ini dapat memacu peningkatan mutu pendidikan yang tentunya diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional dengan mudah.

Ali, Muhammad. 2017. Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Indonesia. Malang: UB Press

The following two tabs change content below.

• Bio
• Latest Posts

Syaiful Imran

Multiple Personality. :p Penulis (Author) di Ilmu-Pendidikan.net

Latest posts by Syaiful Imran (see all)

• Posisi atau Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan - Kamis, 30 Maret 2023
• Isu Pendidikan Nasional Yang Perlu Direkonstruksi Dalam Rangka Otonomi Daerah - Senin, 03 Mei 2021
• Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Terhadap Kebijakan Strategis Pendidikan Nasional - Kamis, 15 April 2021
• Status Guru dan Dosen dalam Pendidikan Formal - Kamis, 18 Maret 2021
• Isu-Isu Strategis Terkait Masalah Pendidikan Yang Muncul di Indonesia - Jumat, 11 Desember 2020